“Kita tidak kekurangan potensi. Yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana potensi tersebut mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Jangan sampai daerah kaya potensi tetapi masyarakatnya tidak mendapatkan nilai tambah yang layak,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintahan Provinsi ALA nantinya harus memiliki orientasi pembangunan yang jelas, yakni memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, membuka kesempatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan.
Afrian juga menyebut lahirnya provinsi baru akan membutuhkan sumber daya manusia dalam berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan.
Namun, menurutnya, pembentukan ALA harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar putra-putri daerah tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
“Pemuda daerah harus dipersiapkan. Mereka harus memiliki kompetensi untuk mengisi kebutuhan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, teknologi, pertanian, perencanaan pembangunan dan sektor ekonomi lainnya. ALA harus menjadi ruang bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi membangun tanah kelahirannya,” katanya.
Afrian menegaskan bahwa perjuangan ALA harus tetap berada di tangan rakyat dan tidak boleh dibajak menjadi kepentingan politik kelompok tertentu.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap proses pembentukan daerah baru.
“ALA bukan milik elite politik. ALA adalah gagasan dan perjuangan yang harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau provinsi baru hanya melahirkan pejabat baru, gedung baru dan birokrasi baru tanpa memperbaiki kehidupan rakyat, maka perjuangan ini kehilangan substansinya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat yang mendukung ALA untuk menjadikan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagai tujuan utama.
Afrian juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi ALA merupakan bagian dari proses demokrasi dan pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“ALA bukan perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI. Justru kami ingin negara hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin pembangunan nasional benar-benar dirasakan sampai ke wilayah tengah Aceh. Semakin adil pembangunan, semakin kuat rasa memiliki masyarakat terhadap negara,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan salah satu cara memperkokoh persatuan nasional.
Daerah yang merasa diperhatikan, mendapatkan pelayanan yang layak dan memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan akan memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap pemerintah dan negara.
Afrian menegaskan, DPC GMNI Bener Meriah akan terus mendorong agar wacana pembentukan Provinsi ALA tidak berhenti sebagai wacana politik lima tahunan.
“Kami ingin ALA menjadi perjuangan jangka panjang yang serius. Pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional. ALA harus diperjuangkan sampai benar-benar terwujud melalui mekanisme konstitusional yang berlaku,” tegasnya.