BENER MERIAH — Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah, Afrian Toga, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) harus terus didorong hingga terwujud. Menurutnya, kehadiran Provinsi ALA merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta memastikan wilayah tengah Aceh mendapatkan perhatian pembangunan yang lebih adil.
Bung Afrian mengatakan, pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) tidak boleh dipandang semata-mata sebagai agenda politik pembentukan pemerintahan baru. Lebih jauh, Provinsi ALA harus dipahami sebagai perjuangan politik rakyat untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta pengelolaan potensi daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami berpandangan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) harus lahir dengan segera. Ini bukan sekadar keinginan untuk membentuk provinsi baru, tetapi bagian dari perjuangan menghadirkan pemerataan pembangunan dan mendekatkan negara kepada rakyat. Wilayah tengah Aceh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, pembangunan dan kesempatan ekonomi yang adil,” tegas Afrian Toga.
Afrian menilai perjuangan pembentukan Provinsi ALA memiliki relevansi kuat dengan semangat Marhaenisme dan cita-cita Bung Karno tentang negara yang berdiri di atas kepentingan rakyat kecil.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kekuasaan, sementara masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan harus menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan.
“Semangat Marhaenisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Negara harus hadir untuk mereka yang selama ini membutuhkan pelayanan, akses pembangunan dan kesempatan yang setara. Karena itu, ALA harus menjadi instrumen untuk memperkuat keberpihakan tersebut, bukan menjadi alat untuk kepentingan segelintir elite,” ujar Afrian.
Bung Karno mengajarkan bahwa negara tidak boleh berdiri jauh dari rakyat. Negara harus hadir untuk mereka yang menggantungkan hidup dari tanah, kebun, sawah, perdagangan kecil, tenaga dan keringatnya sendiri. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh pusat-pusat kekuasaan, sementara masyarakat di daerah terus menghadapi keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan,Dalam semangat itulah Provinsi ALA harus lahir.
Ia menegaskan bahwa cita-cita Bung Karno mengenai keadilan sosial tidak cukup hanya menjadi slogan. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Dalam perspektif Bung Karno, persatuan Indonesia tidak berarti menyeragamkan seluruh daerah. Persatuan harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan kekhasan daerah dengan tujuan akhir keadilan sosial.
Menurut Afrian, kondisi geografis wilayah tengah Aceh menjadi salah satu alasan penting mengapa pemerintahan harus semakin dekat dengan masyarakat.
Jarak dengan pusat pemerintahan dapat memengaruhi akses pelayanan, koordinasi pembangunan, pengawasan program serta penyampaian aspirasi masyarakat.
Dengan lahirnya Provinsi ALA, menurutnya, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat wilayah tengah Aceh.
“Rakyat di daerah paling mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Petani mengetahui persoalan pertanian mereka, masyarakat desa memahami persoalan infrastruktur mereka, dan masyarakat pegunungan mengetahui persoalan lingkungan serta akses pelayanan yang mereka butuhkan. Karena itu, pembangunan harus dibangun dari bawah, bukan hanya diperintah dari atas,” katanya.
Afrian menilai wilayah ALA memiliki kekuatan ekonomi yang besar apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat.
Pertanian, perkebunan, Kopi Gayo, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya air dan berbagai potensi lainnya harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
